Penelitian

3 Zero 2030: Stigma dan Kelangkaan Utilitas Pencegahan HIV

  • By Yohanes Gentar
  • 25 February 2022
Menuju 3 Zero 2030 untuk Indonesia

HIV telah dibicarakan dalam lingkup luas. Baik oleh pemangku kepentingan atau masyarakat luas. Begitu juga AIDS selalu jadi santapan para aktivis, dokter, para peneliti,  hingga mereka yang hanya mendengar sesekali  frasa ini.  Namun, diseases ini tak pernah sunyi dari berita global, nasional, hingga media lokal. 

Bagi komunitas bagian penting dari isu ini, hak dan kepentingan mereka menjadi prioritas. Pengobatan yang tersedia tanpa langka. Alat pencegahan tanpa batas yang terus diakses oleh komunitas dan masyarakat luas. Poinnya menuju 3 zero dalam 8 tahun ke depan mampu finish di batas garis. Zero infectionzero death dan zero stigma & discrimination, telah tertuang dalam dokumen resmi pemerintah dan negara di dunia. Bahkan tertancap dalam imaginasi para aktivis, pemerhati, peneliti atau mereka yang terjun langsung dari lorong ke lorong rumah, dari remang malam ke hingar bingar berikutnya dalam program penjangkauan komunitas. Semua paham untuk kembali ke nol pada 2030 mendatang dan semuanya telah dimulai. 

Menuju 3 zero harus dimulai dari hulu. Akses informasi ke kelompok paling rentan hingga masyarakat luas. Ketersediaan utilitas pencegahan yang tak harus putus (Catatan Pertemuan Komunitas, Kemenkes dan TWG, 2021). Sementara media preventif ini titik awal di hulu program penanggulangan HIV namun tak kunjung dibenahi. Mungkin juga para elit geram dengan frasa kondom dan mendikotomi sebagai legalitas pelacuran dan tak ada tempat di negara ini. Mereka akhirnya tergusur dari lokalisasi (Subakti, Sanjaya, & Suryana, 2019) dan menjadi cerita di lain tempat. Tapi para elit lupa. Pesanan online bukan hanya tentang makanan dan barang,  seiring dengan perkembangan teknologi dengan kecanggihannya. Mereka tak perlu berjejer di pinggir jalan, dengan make up tebal mempesona. Lalu menyapa dan merayu setiap pria hidung belang yang terlintas. Tak perlu lagi jatah preman atau germo atau bahkan masih ada. Tak ada lagi kejar-kejaran Satpol PP. Mereka berada di tempatnya hanya sekali “click”. Tamu di depan pintu. Bel berbunyi. Dan selanjutnya terhanyut bersama dalam ruang sunyi. 

Mungkinkah ini alasan penting bahwa pekerja seks tak diakui bahwa realitas sosialnya di negara ini ada? Lalu pada akhirnya kondom tak lagi tersematkan dalam tinta APBN. Mereka terstigma melalui pikiran dan objek yang teringkas dalam citra sex bebas dan seolah bukan bagian penting dari perjalanan program. Kini kondom dan jarum suntik menjadi barang langka bagi komunitas dan selalu dibicarakan dari pertemuan ke pertemuan,  zoom ke zoom, dari ruang ke ruang tanpa batas dari Pulau Weh hingga Merauke. 

Ketika program HIV di Indonesia tak beriringan dengan ketersediaan media pencegahan maka tak harus terkejut ketika temuan kasus meningkat. Bisa jadi bukan karena kita telah bekerja terlalu keras untuk mencapai angka 90 pertama tapi karena kita tak mampu mencegah virus yang berlari tanpa pengaman, tanpa alat suntik steril dan media lain yang belum tersedia. Inilah anomali yang kita hadapi. 

Kita kerap terjebak dengan angka, perhitungan statistik, grafik dan tampilan design program. Penting untuk kita ketahui sejauh mana kita berjalan meski baru sehasta, dua sehasta atau juga ketika saya salah menyebut lebih dari itu. Kita tak lagi menunggu siapa yang bertanggung jawab sebab kita semua terlibat dalam epidemi ini. Bahkan kita telah jauh berjalan ke kedalamannya dan tak mungkin kembali ke tepi karena kita menuju ke tepi lain yaitu 3 zero 2030. Kita masih dalam hitungan 77% temuan, 35% pengobatan, 27% on ARV dan 8% tersupresi (Kemkes RI, 2021)Angka ini masih jauh dari mimpi kita tentang Indonesia di 2030. 

Di belakang kita masih ada PR yang mesti kita kerjakan. Zero stigma yang tak kalah menantang. Ini tentu bagian dari social system yang harus dibangun melalui kampaye positif tentang HIV dan AIDS, tentang mereka yang hidup dengan virus (Fauk, Ward, & Mwanri, 2021), tentang anak dengan HIV yang terusir dari sekolah dari kelompok pertemanan mereka. Lalu, kita menuju rel yang sama, isu LGBT yang jengah dan fobia bagi sebagian kelompok (Sarbini & Has, 2019). 

Stigma tentang frasa LGBT terus berdetak bahkan mereka yang tidak mengenal maknanya ikut terkurung memberi stempel negatif pada mereka. Mencibir dan mengumpat, meludahi bahkan tindakan fisik yang berlebihan  (Rahadi & et.al, 2019). Dan yang memulai perang ini adalah negara melalui pernyataan para elit politik (Sarbini & Has, 2019), berlanjut ke kementerian, komisi-komisi negara, partai politik tertentu, organisasi agama sayap kanan (Davies, 2016) hingga akademisi (Davies, 2016 dan Human Rights Watch, 2016, Zakiah and Az Zahra, 2016). Regulasi diciptakan untuk mengkriminalkan kelompok ini jika tidak berlebihan mereka dilabeli penjahat. Lalu, gerombolan anak-anak muda digelandang ke tahanan Polda, meskipun pada akhirnya dilepaskan dengan embel wajib lapor. Mereka dianggap social diseases yang harus dihentikan dan dipidana. Mengerahkan puluhan satpol PP dan melempari dengan batu berikut caci maki, kata-kata kasar dan menjambak (Cortes, 2017). Sebagian besar hasil penelitian SMRC menganggap LGBT sebagai ancaman dan  tidak memiliki hak hidup (SMRC, 2017). Lalu stigma dan diskriminasi itu menguat dan mengakar di masyarakat bahkan dalam keluarga sendiri. Mereka tak diakui, sebagian diusir, dicabut dari kartu keluarga dan terus hidup tanpa identitas, tanpa nama (UNDP, 2014; ILO, 2016) . Dan yang terucap hanya samaran. Nama yang mereka bawa hingga liang lahat yang tak terurus. Korbannya menjadi jengah, lelah, mengindap depresi akut sehingga harus menstigma dirinya sendiri (Rahadi & et.al, 2019). 

Media mainstream bahkan turut berkontribusi dalam upaya menebal stigma terhadap komunitas ini. Melakukan framing dalam pemberitaan. Terlihat menakutkan. Menghadirkan tokoh agama dan mengutip ayat-ayat suci dan semua tahu kesimpulannya (Luviana, 2016). Lalu, memberi ruang bagi pakar hukum dan melihat dari perspektif normatif bahwa itu melanggar norma-norma masyarakat. Propaganda media tidak tanpa batas seperti senja kala bagi komunitas LGBT. Mereka dilabel sebagai ancaman bangsa, perilaku menyimpang, kejahatan seksual, pertentangan moral, norma, hukum dan pancasial, menular dan menjijikan (Zakiah dan Az Zahra, 2016). Lalu, muncul debat di ruang publik dalam bingkai media TV nasional dengan framing yang lebih kuat. Para pakar hukum dan elit politik dihadirkan. Kesimpulan pun sedemikian parah. LGBT sebagai setan masyarakat yang tidak hanya ditolak tetapi dikriminalkan (Listiorini, 2020). 

Media kini menciptakan ketakutan dan dominasi yang mengacu rezim moral yang heteronormatif dan agamis (Listiorini, 2020). Tentu menjadi mimpi buruk jika perang ini belum berakhir. Dan semua tahu dampak yang lebih luas dari stigma dan diskriminasi ini. Keengganan dalam mengakses layanan (Brotman, Ryan, & Cormier, 2003), ketakutan, hingga bunuh diri. Setidaknya, evidence based menjadi cara untuk menemukan solusi terbaik selama 8 tahun ke depan. Dan kita tidak bisa menunggu untuk memulai lebih lama. 


Referensi

Brotman, S., Ryan, B., & Cormier, R. (2003). The health and social service needs of gay and lesbian elders and their families in Canada . The Gerontologis, 193-202.

Cortes, R. (2017). P4.28 Stigma and discrimination experiences in health care settings more evident among transgender people than males having sex with males (MSM) in indonesia, malaysia, the philippines and timor leste: key results. BMJ Journals. Volume 93, Issue Suppl 2. http://dx.doi.org/10.1136/sextrans-2017-053264.525.

Fauk, N., Ward, P., & Mwanri, L. (2021). HIV Stigma and Discrimination: Perspectives and Personal Experiences of Healthcare Providers in Yogyakarta and Belu, Indonesia. Front Med https://doi.org/10.3389/fmed.2021.625787.

Human Rights Watch. (2016). Permainan Politik ini Menghancurkan Hidup Kami: Komunitas LGBT Indonesia dalam Ancaman.Imanudin F. Jakarta: Human Right Wacth.

Kemenkes RI. (2021). Laporan perkembangan HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual triwulan I tahun 2021.Jakarta: Dirjen P2P Kemenkes RI.

Listiorini, D. (2020). Rezim Kebenaran Media dalam Kepanikan Moral (Diskursus Foucauldian “LGBT” dalam Gelar Wicara Televisi dan Berita Daring 2016-2018). Yogyakarta: Disertasi.

Rahadi, A., & et.al. (2019). Stigma Index 2.0. Jakarta: PPH UAJ dan Yayasan Spiritia.

Sarbini, F., & Has, M. W. (2019). Depok and its effort to criminalise the LGBT community. Australian Journal Human Right Vol. 25 , 520-526.

Subakti, D. A., Sanjaya, A., & Suryana, I. (2019). Manajemen Pengaduan dan Umpan Balik Berbasis Komunitas Dalam Penanggulangan HIV AIDS di Indonesia. Jakarta: Penabulu IAC Yayasan Spiritia.