Penelitian

Apakah Mungkin Mendorong Partisipasi Kelompok Minoritas Seksual dan Gender dalam Advokasi Pemenuhan Hak Kesehatan?

  • By Ignatius Praptoraharjo
  • 16 September 2022
Demonstrasi Kelompok LGBT di Jakarta. ©️ The Jakarta Post/Ni Nyoman Wira

Sebuah proyek tentang partisipasi komunitas dengan laki-laki gay remaja dan laki-laki biseksual, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL), dan perempuan transgender telah memberikan rekomendasi praktik baik dalam meningkatkan pemanfaatan layanan HIV dan IMS di Amerika Serikat. Praktik baik ini mencakup: Pertama, pengetahuan dan masukan komunitas harus diperlakukan valid dan bernilai sama seperti data kesehatan masyarakat dan/atau data empiris; Kedua, anggota komunitas harus dilibatkan 'sejak awal dan sering' untuk menghasilkan dukungan program; Ketiga, metode keterlibatan masyarakat harus beragam ('dalam ukuran dan ruang lingkup'); Keempat, dialog masyarakat berguna untuk klarifikasi peran dalam pengambilan keputusan [1]. Pertanyaan pokok ketika merefleksikan ini dalam konteks di Indonesia adalah apakah memungkinkan mendorong partisipasi bermakna dalam kelompok minoritas seksual dan gender tersebut dalam pemenuhan hak kesehatan yang lebih luas (lebih dari HIV atau IMS)? Jika memungkinkan, bagaimana strateginya? 

Pertanyaan ini menjadi relevan karena hingga saat ini, istilah LGBT lebih sering digunakan untuk merujuk kelompok minoritas seksual dan gender dalam penyebaran penyakit menular, khususnya HIV [2] atau LGBT itu sendiri [3]. Hal ini sejalan dengan penelitian di negara-negara lain, yaitu penelitian secara tidak proporsional menujukkan fokusnya lebih besar pada HIV AIDS sementara hanya sedikit yang melihat pada stigma, marginalisasi, atau diskriminasi terhadap mereka sebagai minoritas seksual atau gender [4] [5] [6].

Konteks Partisipasi

Tentu menarik untuk melihat konteks sosial kelompok minoritas seksual dan gender di Indonesia sebelum membahas isu partisipasi dalam pemenuhan hak kesehatannya. Dalam ruang sosial seperti apa upaya mendorong partisipasi ini dimungkinkan atau tidak? Selama ini, kelompok minoritas seksual dan gender berada pada posisi yang sulit. Mereka mendapatkan stigma, penolakan, perlakuan diskriminatif, hingga kriminalisasi dari berbagai pihak. Arus Pelangi sebagai organisasi yang memperjuangkan hak kelompok minoritas seksual dan gender menyatakan bahwa sejak tahun 2006 sampai 2018 terdapat 1.850 kasus persekusi kepada kelompok ini [7]. Tingginya angka ini diduga disebabkan oleh ujaran kebencian kepada kelompok minoritas seksual dan gender yang dilakukan oleh masyarakat, aparat penegak hukum, serta badan legislatif dan eksekutif. 

Banyak pihak yang menganggap bahwa keberadaan kelompok minoritas seksual dan gender berlawanan dengan kehendak norma sosial dan agama [8]. Situasi ini menyebabkan stigma dan diskriminasi kepada kelompok minoritas seksual dan gender semakin berkembang, serta meningkatkan risiko ancaman kepada kelompok. Berbagai acara yang melibatkan kelompok minoritas seksual dan gender, misalnya konferensi, kegiatan edutainment, pertunjukkan, atau pertemuan umum juga seringkali mendapatkan ancaman untuk dihentikan oleh organisasi masyarakat (ormas) [9] [10]. Berbagai organisasi yang mengatasnamakan agama atau kelompok tertentu juga seringkali melakukan aksi unjuk rasa yang menentang keberadaan kelompok minoritas seksual dan gender [11]. Menanggapi hal ini, aparat penegak hukum seringkali tidak hanya lalai dalam menjamin keamanan penyelenggaraan acara, melainkan juga ikut mendorong agar acara tersebut dihentikan. 

Kelompok minoritas seksual dan gender juga rentan mengalami diskriminasi di sektor formal seperti sekolah atau tempat kerja. Sektor ini memiliki ketakutan bahwa orientasi seksual dan identitas gender pegawai mereka dapat memberikan gambaran negatif terhadap lembaga. Ketika orientasi seksual dicurigai atau diketahui umum sebagai bagian dari kelompok minoritas seksual dan gender, terdapat kemungkinan individu tersebut akan dipecat atau dihalangi unttuk memperoleh haknya [12] [13] [14]. Keberadaan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), meskipun tidak secara eksplisit mengatur LGBT atau kelompok minoritas seksual dan gender, telah dipersepsikan sebagai bentuk anti-LGBT [15]. Hal ini dapat menjadi dasar untuk melakukan persekusi bagi kelompok minoritas seksual di masa mendatang.  

Bentuk Partisipasi

Meskipun berada dalam berbagai keterbatasan, seperti stigma, diskriminasi, dan kriminalisasi tetap ada sejumlah lembaga yang berupaya mendorong partisipasi bagi kelompok minoritas seksual dan gender dalam isu pemenuhan hak. Sejumlah komunitas atau organisasi kelompok minoritas seksual dan gender, penyedia layanan kesehatan, serta lembaga bantuan hukum tetap berusaha memberikan pelayanan di tengah situasi yang kurang kondusif dalam rangka meningkatkan keberdayaan dari kelompok minoritas seksual dan gender.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh PPH Unika Atma Jaya dan GWL-INA pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sejumlah program untuk meningkatkan partisipasi kelompok minoritas seksual dan gender telah dilakukan oleh LSM dan organisasi komunitas [16]. Keterpaparan terhadap program-program kesehatan, khususnya HIV, telah membuat sebagian anggota kelompok minoritas seksual dan gender merasa terlibat dalam program. Sejumlah perubahan positif yang ditemukan, antara lain munculnya inisiatif untuk mengakses informasi dan layanan kesehatan secara mandiri, kemauan untuk memperjuangkan hak ketika terjadi pelanggaran, serta kemauan untuk membantu anggota kelompok minoritas seksual dan gender lain yang menerima perlakukan diskriminatif di layanan kesehatan. 

Perlu dicatat bahwa program-program pemberdayaan sebagian besar dilaksanakan dalam kerangka penanggulangan HIV AIDS yang berfokus kepada kelompok gay dan transgender. Pada tingkat tertentu, LSM juga berhasil untuk membangun lingkungan yang positif terutama pada layanan kesehatan, di mana sejumlah anggota komunitas tidak menerima perlakuan diskriminatif ketika mengakses layanan. Konsekuensi dari hal ini adalah kemauan untuk mengakses layanan kesehatan menjadi lebih tinggi karena tidak khawatir mengalami diskriminasi atas perilaku seksual meraka yang telah diketahui oleh petugas layanan. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa program yang berorientasi pada pemenuhan hak kesehatan yang lebih luas, misalnya akses hormon atau layanan kesehatan seksual sangat sedikit. Sejumlah upaya untuk mendorong partisipasi dalam pemenuhan hak asasi manusia, pemberdayaan ekonomi, dan hukum masih sangat terbatas dilakukan oleh organisasi kelompok minoritas seksual dan gender. Kurangnya program advokasi membuat tidak adanya perubahan di lingkungan tataran makro, dan masih maraknya diskriminasi di kelompok masyarakat dan layanan di luar layanan HIV. Tidak hanya itu, usaha advokasi yang minim membuat perubahan kebijakan yang lebih baik di tingkat daerah atau nasional menjadi sulit terealisasi. 

Mengoptimalkan Partisipasi Kelompok

Meski masih terbatas dalam program HIV, keterlibatan komunitas telah memberikan manfaat terhadap perbaikan akses layanan HIV. Partisipasi komunitas memiliki dampak positif pada hasil kesehatan yang bersifat "teknis", seperti memperbaiki akses dan penggunaan layanan kesehatan tetapi tidak banyak mengubah konteks sosial dari keberadaan kelompok minoritas seksual dan gender di masyarakat. Pelajaran yang diperoleh dari penguatan partisipasi dalam program HIV menunjukkan bahwa kerjasama antara penyedia layanan kesehatan dan komunitas dapat meningkatkan akses kesehatan dari anggota komunitas lain yang sulit untuk terjangkau. Selain itu, pelibatan komunitas juga diyakini telah mengarahkan program HIV menjadi lebih tepat sasaran, mudah diterima, serta yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kapasitas dari komunitas itu sendiri misalnya mempromosikan penguatan komunitas dan memastikan terpenuhinya kebutuhan anggota komunitas secara efektif dalam konteks sosial budaya mereka.

Beberapa hambatan teknis yang muncul adalah implementasi dari program partisipasi itu sendiri. Pada tataran komunitas dan LSM, target-target dari program HIV yang tidak secara khusus menekankan pada aspek partisipasi, tetapi lebih pada jumlah akses ke layanan kesehatan, seakan telah membuat komunitas lupa terhadap tujuan utama dari upaya pengorganisasian dan partisipasi komunitas ini. Komunitas lebih berfokus dari pada pencapaian target yang terkadang mengabaikan aspek substansi pemenuhan hak dan kualitas dari pelaksanaan program. Hal ini terkesan bahwa komunitas adalah objek pencapaian program, tanpa memperlakukan mereka sebagai subjek untuk memperoleh hak-hak kewarganegaraannya dan ditingkatkan kualitas hidupnya.

Kesimpulan penelitian di atas menunjukkan bahwa berbagai pihak (komunitas, LSM, dan organsiasi komunitas) menyepakati bahwa advokasi merupakan kunci untuk memaksimalkan partisipasi kelompok minoritas seksual dan gender. Upaya mengoptimalkan partisipasi kelompok merupakan hal yang perlu didorong di semua lini. Salah satu lini pokok adalah upaya untuk melakukan kolaborasi dengan sejumlah pihak yang menduduki posisi strategis (misalkan pembuat kebijakan) melalui kegiatan advokasi ke berbagai di luar layanan HIV, paling tidak ke penyedia layanan kesehatan umum atau pemerintah daerah sebagai penanggung jawab layanan kesehatan di masyarakat. Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat justru pemerintah daerah, mengeluarkan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas seksual dan gender [17] [18]. Ini masih menjadi ruang yang sulit untuk diprediksi mengingat isu moralitas publik yang semakin didengungkan. Namun, barangkali dengan menyatukan artikulasi dari berbagai kelompok yang memiliki perhatian terhadap persoalan yang dihadapi kelompok minoritas seksual dan gender di Indonesia akan memungkinkan untuk menentukan langklah-langkah awal sebagai respon atas perubahan situasi saat ini dan kecenderungan situasi di masa depan.

Penutup

Kembali menjawab pertanyaan di awal tulisan ini, apakah memungkinkan partisipasi bermakna kelompok dalam pemenuhan hak kesehatan? Pengalaman di lapangan telah menunjukkan bahwa secara teknis hal ini bisa dilakukan dengan cara memobilisasi atau mengorganisasikan komunitas untuk memanfaatkan layanan kesehatan khususnuya HIV. Tetapi model penguatan partisipasi ini belum mampu menyentuh persoalan yang dihadapi permasalahan kontekstual yang dihadap kelompok ini. Menguatnya moralitas publik tidak cukup disikapi dengan pemberian informasi teknis. Advokasi yang melampaui penyedia layanan HIV menjadi langkah strategis yang secara sistematis harus dibangun oleh komunitas, LSM atau organisasi komunitas. Selain itu konsolidasi diantara pegiat yang bekerja untuk isu kelompok minoritas seksual dan gender perlu memetakan ruang-ruang untuk bergerak untuk mendorong partisipasi di satu sisi dan membangun konteks sosial yang mendukung partisipasi ini. 

 

[1] Bauermeister, J. A. et al. (2017) ‘Ensuring Community Participation During Program Planning: Lessons Learned During the Development of a HIV/STI Program for Young Sexual and Gender Minorities.’, American journal of community psychology, 60(1–2), pp. 215–228. doi: 10.1002/ajcp.12147

[2] Hasil Penelitian, LGBT dan Seks Bebas Picu HIV-AIDS di Kota Malang Meningkat, Kamis 03 Feb 2022, REPUBLIKA.CO.ID; https://www.republika.co.id/berita/r6p7k8484/hasil-penelitian-lgbt-dan-seks-bebas-picu-hivaids-di-kota-malang-meningkat

[3] Psikiater Sebut LGBT adalah Penyakit dan Bisa Menular,  17 Feb 2016, 13:14 WIB, Fimela.com, https://www.fimela.com/lifestyle/read/2438217/psikiater-sebut-lgbt-adalah-penyakit-dan-bisa-menular

[4] Branstrom R, van der Star A: All inclusive public health--what about LGBT populations? Eur J Public Health 2013, 23(3):353-354

[5] Institute of Medicine: The health of lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) people: Building a foundation for better understanding. Washington, DC: National Academies Press; 2011.

[6] World Health Organization (Ed): Proceedings of the Executive Board: May 14; Geneva, Switzerland. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2013.

[7] Arus Pelangi: 1.850 Korban Persekusi dari 2006, Diperburuk RKUHP. https://nasional.tempo.co/read/1251533/arus-pelangi-1-850-korban-persekusi-dari-2006-diperburuk-rkuhp

[8] Indonesia: ‘LGBT Crisis’ Exposed Official Bias Government Drove Discriminatory Campaign, https://www.hrw.org/news/2016/08/11/indonesia-lgbt-crisis-exposed-official-bias

[9] The Jakarta Post, "Recent cases of persecution set back LGBT rights advocacy ". Click to read: https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/27/recent-cases-of-persecution-set-back-lgbt-rights-advocacy.html .

[10] “Scared in Public and Now No Privacy” Human Rights and Public Health Impacts of Indonesia’s Anti-LGBT Moral Panic, https://www.hrw.org/report/2018/07/01/scared-public-and-now-no-privacy/human-rights-and-public-health-impacts

[11] “These Political Games Ruin Our Lives” Indonesia’s LGBT Community Under Threat, 

[12] Andi Saputra - detikNews, "MA Penjarakan Kapten A karena Terbukti LGBT dengan Sesama Prajurit TNI" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-6117849/ma-penjarakan-kapten-a-karena-terbukti-lgbt-dengan-sesama-prajurit-tni.

[13] Rinaldi Ridwan & Joyce Wu (2018) ‘Being young and LGBT, what could be worse?’ Analysis of youth LGBT activism in Indonesia: challenges and ways forward, Gender & Development, 26:1, 121-138, DOI:10.1080/13552074.2018.1429103   

[14] Indonesia: ‘LGBT Crisis’ Exposed Official Bias Government Drove Discriminatory Campaign, https://www.hrw.org/news/2016/08/11/indonesia-lgbt-crisis-exposed-official-bias

[15] Andi Saputra – detikNews, "RKUHP Ancam Perbuatan Cabul LGBT dengan Pidana 18 Bulan Penjara" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-6118648/rkuhp-ancam-perbuatan-cabul-lgbt-dengan-pidana-18-bulan-penjara

[16] Pusat Penelitian HIV AIDS UNIKA Atma Jaya & GWL-INA & KUALITAS MELALUI INKLUSI: Evaluasi Pelatihan dan Advokasi Layanan Kesehatan oleh Komunitas di Indonesia, 2019 

[17] Perda Penyimpangan Seksual Kota Bogor: Kelompok gender minoritas merasa terancam 'akan ada legitimasi persekusi', https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60886391

[18] Marak perda anti-LGBT 'demi moral publik', bagaimana nalar hukumnya?, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46170154