Advokasi

Seberapa Jauh Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Penelitian Kebijakan?

  • By Ignatius Praptoraharjo
  • 08 August 2022
None

Saat ini, semakin banyak lembaga yang menamakan diri sebagai pusat kajian kebijakan dalam berbagai bidang baik sosial, politik, ekonomi maupun kesehatan. Para peneliti dalam lembaga-lembaga tersebut diharapkan mampu memahami berbagai aspek yang perlu dipahami dan dikuasi sebagai peneliti kebijakan1. Selain kapasitas dalam melibatkan pembuat kebijakan dalam proses studi agar memungkinkan translasi hasil penelitian menjadi kebijakan, aspek penting lainnya adalah pelibatan pemangku kepentingan lain seperti halnya pihak-pihak yang akan dipengaruhi oleh kebijakan yang sedang dikaji. Jika diperhatikan dari pengalaman PPH UAJ sebagai pusat penelitian kebijakan, ada tiga strategi yang dilakukan untuk melibatkan pemangku kepentingan lain, antara lain (1) membangun komunikasi secara langsung untuk mendiseminasikan bukti; (2) melibatkan dalam proses penelitian mulai dari menentukan topik hingga mendiseminasikan hasil penelitian, dan (3) mendorong pemangku kepentingan lain untuk menghasilkan kajian yang bisa saling melengkapi pengetahuan atau bukti yang dihasilkan.

Membangun komunikasi secara langsung untuk mendiseminasikan bukti

Pelibatan pemangku kepentingan seringkali bisa dianggap hal yang mudah apalagi jika berfokus pada strategi yang pertama. Konseptualisasi dan pelaksanaan penelitian dilakukan oleh peneliti dan para pihak terlibat terbatas sebagai penyedia data atau informasi serta pada akhirnya menjadi peserta di dalam kegiatan diseminasi. Diharapkan peserta bisa mengambil rekomendasi hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan mereka. Strategi pelibatan pemangku kepentingan ini menjadi cukup problematik jika berharap hasil penelitian bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan atau program implementasi. Meski demikian, tampaknya strategi seperti ini lazim dilakukan oleh para peneliti. Kebaharuan dan relevansi penelitian lebih banyak didasarkan pada kajian pustaka dari pada melakukan konseptualisasi atas permasalahan yang saat ini sedang dihadapi. Masalah penelitian lebih mencerminkan perspektif dari peneliti dari pada para pihak yang terkait denghan permasalahan tersebut.

Pelibatan dalam keseluruhan proses penelitian

Strategi kedua tampaknya memberikan peluang yang lebih besar terjadinya translasi hasil penelitian menjadi kebijakan atau praktek programatik. Implikasi dari strategi kedua adalah pada upaya membangun kesadaran baik peneliti maupun pemangku kepentingan tentang perumusan permasalahan penelitian. Perbedaan perspektif dalam melihat permasalahan antara peneliti dengan pembuat kebijakan atau pelaksana program akan menjadi tantangan pertama dalam membangun landasan untuk bersinergi. Begitu tantangan ini bisa dilewati, maka tantangan kedua yang muncul adalah menentukan kontribusi yang bermakna berbagai pihak ini dalam proses implementasi penelitian. Mengembangkan kapasitas penelitian bagi semua anggota tim menjadi urgensi agar para pihak bisa berkontribusi secara bermakna dalam menyusun protokol penelitian, pengumpulan, analisis serta menuliskan hasil penelitian sebagai rekomendasi kebijakan yang kontekstual. Pengalaman bekerja dengan organisasi masyarakat (LSM) atau pemerintah dalam bentuk penelitian operasional telah menunjukkan bahwa pendekatan seperti ini lebih memungkinkan untuk mendorong perubahan kebijakan di tingkat pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan. Perubahan ini bisa terjadi karena pembuat kebijakan atau pelaksana program mampu merasakan manfaat secara langsung dari penelitian yang dilakukan pada sati sisi dan kendali kebijakan dan program ada pada kewenangannya. Menjadi tantangan yang lebih besar jika kebijakan yang lebih strategis karena seringkali kebijakan ini melampau kewenangan dari pihak yang terlibat dalam penelitian.

Mendorong pemangku kepentingan lain untuk menghasilkan kajian pelengkap

Strategi ketiga merupakan bentuk kerja sama yang sangat strategis antara pusat penelitian dengan pemangku kepentingan dengan tujuan membangun pengetahuan secara mandiri. Lembaga penelitian bersama dengan pemangku merumuskan agenda penelitian kebijakan secara bersama dan mendorong pembuat kebijakan untuk berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan atau praktek programatik berdasarkan bukti yang dihasilkan dari penelitian mandiri atau secara bersama. Penelitian yang dilakukan dengan sebagai implementasi agenda penelitian bersama ini akan memungkinkan berbagai pihak termasuk pusat penelitian untuk belajar bersama dan memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai kepentingan untuk mendorong terwujudkan kebijakan berbasis bukti yang lebih luas. Upaya untuk membangun proses menghasilkan (co-producing) dan belajar bersama (co-learning) pengetahuan yang dihasilkan tentu hanya akan mungkin terjadi jika ada kesadaran bersama tentang hakekat pengetahuan merupakan pengetahuan kumulatif yang secara terus menerus akan bertambah seiring dengan semakin banyaknya perhatian dan semakin berjalannya waktu. Perlu menjadi perhatian dan pertimbangan bahwa kerja sama yang saling mengisi dan menguatkan ini mungkin juga dipengaruhi oleh tingkat kebijakan yang akan dipengaruhi dan proses pengembangan kapasitas masing-masing pihak. Pengalaman bekerja sama dengan pelaksana program menunjukkan bahwa semakin operasional tingkat kebijakan dan program maka proses co-producing dan co-learning ini lebih mungkin untuk dilakukan dibandingkan dengan kebijakan yang lebih strategis.

Tulisan ini menggambarkan beberapa alternatif dalam melibatkan pemangku kepentingan untuk menerjemahkan hasil penelitian menjadi kebijakan atau praktek programatik. Tulisan ini pun menekankan bahwa pusat penelitian memiliki keterbatasan untuk mendorong perubahan kebijakan karena tidak semua yang menjadi perhatian peneliti juga merupakan perhatian dari pembuat kebijakan atau pelaksana program. Pelibatan pemangku kebijakan yang sesuai dengan kompleksitas masalah yang menjadi perhatian dengan didukung oleh metode penelitian yang sesuai mungkin akan meningkatkan kemungkinan pemanfaatan bukti hasil penelitian menjadi kebijakan dan praktek programatik. Pemanfaatan hasil penelitian kesehatan dalam pengambilan keputusan seharusnya mengarah pada hasil yang diharapkan termasuk status kesehatan yang lebih baik bagi sasaran dari kebijakan kesehatan tersebut. Gambaran di atas juga menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan melalui strategi yang berbeda bisa memungkinkan lembaga penelitian untuk berkontribusi dalam tahapan proses kebijakan mulai dari menentukan agenda, merumuskan kebijakan atau mengevaluasi kebijakan yang berjalan.


Sumber

Oliver, K., Cairney, P. The dos and don’ts of influencing policy: a systematic review of advice to academics. Palgrave Commun 5, 21 (2019).

Erismann, S., Pesantes, M.A., Beran, D. et al. How to bring research evidence into policy? Synthesizing strategies of five research projects in low-and middle-income countries.Health Res Policy Sys 19, 29 (2021).

Penelitian operasional yang telah dilakukan PPH UAJ bersama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam Manajemen Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk Puskesmas (2020-2021), Ditjen Pemasyarakatan, Kemenkumham tentang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Narkotika (2019-2021) dan Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) tentang Pemberdayaan Pekerja Seks.

Kerja sama membangun kebutuhan untuk co-producing dan co-learning telah dilakukan oleh PPH UAJ melalui proses kerja sama bantuan teknis dalam penelitian. Penelitian dikembangkan sebagai tindak lanjut dari penelitian bersama antara PPH dan lembaga komunitas sebelumnya. Penelitian lanjutan ini diinisiasi oleh lembaga komunitas yang berjejaring dengan lembaga komunitas lain dalam merancang penelitian, pelaksanaan, dan analisis serta penulisan hasil penelitian. Peran PPH UAJ adalah menyediakan bantuan teknis dan melakukan penjaminan mutu atas tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan oleh lembaga komunitas.

Tulisan ini telah dipublikasikan dalam Nawala PPH UAJ Vol. 12