Advokasi

UU TPKS: Keadilan Sosial untuk Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

  • By Lydia Verina Wongso
  • 11 May 2022
© ANTARA

Selasa, 12 April 2022 menjadi momen bersejarah dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) setelah 10 tahun diusulkan oleh Komnas Perempuan dan diperjuangkan oleh berbagai peneliti dan aktivis. Perjalanan panjang telah ditempuh dalam memperjuangkan penghapusan kekerasan seksual, diawali dari tahun 2012, Komnas Perempuan mengusulkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Naskah akademik RUU PKS kemudian diserahkan ke DPR pada 13 Mei 2016. Hingga hari ini, Rabu, 11 Mei 2022, UU TPKS sah menjadi produk hukum yang tercatat sebagai UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perjalanan panjang pembahasan RUU PKS menuai banyak kontroversi dari perdebatan di media sosial, dikeluarkan dari Prolegnas 2020, hingga perubahan “Penghapusan” menjadi “Tindak Pidana”. Tahun 2019, masyarakat dihebohkan dengan petisi Maimon Herawati yang menyatakan RUU PKS melegalkan perzinahan dan hubungan sesama jenis. Narasi seks bebas dan LGBT digunakan untuk menunda hingga menggagalkan rancangan UU PKS ini. Misinformasi ini berujung kepada penolakan dari kelompok konservatif dan penundaan terus-menerus dari pembahasan di DPR.

Kenyataannya, RUU ini dirancang khusus untuk menangani kekerasan seksual yang berorientasi kepada korban. Mengutip dari naskah akademik RUU TPKS,  selama ini korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan keadilan, perlindungan dan pemulihan dari negara. Selama ini, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang beragam dan kompleks ini belum diatur oleh undang-undang. Dalam penegakan Aparatur Penegak Hukum (APH) masih terbatas dan belum berperspektif HAM & korban. Perspektif korban yang dinilai bersalah atas kekerasan seksual yang diterimanya juga telah melanggengkan budaya kekerasan, baik yang terjadi di ranah domestik ataupun publik. Selain itu, proses penanganan hukum yang ada masih belum terintegrasi dengan sistem pemulihan hukum. Ketiadaan payung hukum yang komprehensif selama ini, dirasa menyulitkan dalam memberikan perlindungan dan penanganan bagi penyintas kekerasan seksual di Indonesia. 

UU TPKS kini yang telah disahkan pada 11 April 2022 ini adalah dasar perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual melapor, dilindungi, dan mendapatkan keadilan. Beragam bentuk kekerasan seksual kini diatur dalam UU TPKS, yaitu pelecehan seksual non-fisik & fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Aturan terkait tidak adanya restorative justice juga menghindari ketidakadilan yang mungkin muncul ketika pelaku memiliki tingkat ekonomi sosial lebih tinggi. UU TPKS menekankan pada hak penyintas untuk mendapatkan pendampingan, restitusi, dan layanan pemulihan. Dengan mengambil perspektif korban dalam penanganan kasus kekerasan, korban dapat melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialami tanpa khawatir dipersalahkan.

Pengesahan UU TPKS ini tentu merupakan langkah besar untuk perlindungan korban kekerasan seksual. Sosialisasi kepada seluruh jajaran penegak hukum merupakan hal krusial yang perlu segera dilakukan untuk mendorong perwujudan keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Implementasi hukum oleh apartur negara perlu diawasi dengan dekat agar seluruh korban kekerasan seksual menerima keadilan dan menciptakan Indonesia yang aman dari kekerasan seksual.


Unduh salinan naskah resmi UU TPKS di sini.