Peningkatan Kapasitas

Diskusi Kultural: Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendekatan Struktural

  • By Fikri Haidar
  • 15 July 2022
Strategi untuk Intervensi Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku pada kesehatan masyarakat merupakan bagian penting dalam pencegahan dan penanggulangan epidemi dalam masyarakat. Perubahan perilaku dalam kesehatan masyarakat berfungsi untuk mencegah infeksi pada individu melalui tindakan higienis dan pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan perawatan oleh individu, masyarakat, dan tenaga medis, dan implementasi dan sinergi oleh tenaga profesional dan pemangku kebijakan.

Dalam konteks penanggulangan epidemi, perubahan perilaku kesehatan perlu diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Berbagai elemen masyarakat, dimulai dari individu dan kelompok masyarakat, akademisi, penegak hukum, dan pemangku kebijakan harus bersinergi melalukan intervensi perubahan perilaku melalui komunikasi yang publik yang efektif dan berbasis ilmiah. 

Diskusi Kultural ke-10 pada Rabu, 9 Juli 2022 membahas strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendekatan Struktural dalam ranah kesehatan masyarakat. Diskusi diadakan secara daring dan dihadiri oleh berbagai organisasi masyarakat, komunitas pendamping, penyintas HIV dan Napza, serta peneliti isu HIV dari berbagai wilayah di Indonesia. 

Sebagai pemantik diskusi, Rizki Ika Syafitri menjelaskan tiga (3) pilar utama intervensi perubahan perilaku dalam pendekatan struktural. Supply, Demand, dan Policy adalah pilar utama untuk merancang program komunikasi perubahan perilaku yang efektif. Rizki mencontohkan program imunisasi atau vaksin. Dari segi supply, vaksin harus sudah tersedia dan siap digunakan. Lalu dari segi demand, dalam konteks pandemi atau epidemi, vaksin dibutuhkan untuk memberikan imunitas dan perlindungan dari virus. Lalu terdapat policy untuk mewajibkan masyarakat melakukan vaksin atau imunisasi untuk dapat melanjutkan kegiatan. 

Selanjutnya, bentuk intervensi dari komunikasi perubahan perilaku adalah education (pendidikan), engineering(rekayasa), dan enforcement (peraturan). Tiga komponen perlu diimplementasi secara bersamaan dengan sinergi dengan semua elemen masyarakat. Rizki juga menegaskan untuk menentukan dengan jelas institusi yang melakukan masing-masing fungsi education, engineering, dan enforcement. Dengan kata lain, tidak ada institusi yang memiliki dua fungsi bersamaan. Ia memberikan contoh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang seharusnya berfungsi dalam mengedukasi tentang pencegahan dan penaggulangan penyalahguna Napza. BNN seharusnya memberikan edukasi yang komprehensif dan berbasis ilmiah, dan hanya berfokus memberikan edukasi yang berkualitas. Kepolisian, di sisi lain, adalah institusi yang berwenang dalam enforcement; menegakkan hukum sesuai peraturan dengan objektif tanpa menghakimi aspek yang tidak relevan.


Diskusi Kultural: Mimpi masyarakat sipil dalam Pencegahan dan Pengendalian HIV menjadi ruang terbuka untuk setiap perwakilan organisasi masyarakat memberikan suaranya atas mimpi-mimpi pencegahan dan pengendalian HIV dan Napza di Indonesia.

Dapatkan lembar materi untuk Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendekatan Struktural oleh Rizki Ika Syafitri untuk program harm reduction di sini.