Penelitian

Kolaborasi Satu Dekade: Aksi Kolektif Mendorong Kebijakan Berbasis Bukti oleh KSI

  • By Gaby Gabriela Langi , Fikri Haidar
  • 02 May 2022
Gaby Lagi dalam Kolaborasi Satu Dekade

Perayaan Satu Dekade Kolaborasi Indonesia-Australia untuk Kebijakan berbasis Data dan Riset.

Kolaborasi Satu Dekade: Aksi Kolektif Mendorong Kebijakan Berbasis Bukti merupakan puncak dari rangkaian acara penutupan Knowledge Sector Initiative (KSI). KSI adalah kemintraan antara pemerintah Indonesia dan Australia selama 10 tahun dalam mendukung penyusunan kebijakan yang lebih baik melalui data dan riset (evidence-based policy).

Acara ini bertujuan untuk berbagi cerita perubahan selama perjalanan KSI, menjelaskan dan merayakan capaian bersama mitra-mitra KSI serta mempromosikan legacy KSI kepada publik secara lebih luas. Mengusung konsep pentas partisipatif, acara Kolaborasi Satu Dekade menggunakan visualisasi yang kuat untuk menceritakan perubahan yang masing-masing presenter lakukan selama program KSI. Gaby mewakili PPH UAJ dalam acara penutupan KSI. Ia menyampaikan ‘presentasi’ dalam bentuk cerita menggunakan metode storytelling.

Saya merasa senang dan sangat menikmati keseluruhan acaranya karena konsepnya yang sangat menarik dan tidak membosankan. Saya merasa tertantang untuk melakukan hal yang baru, seperti menulis dan menghafal script dan berkesempatan untuk berlatih dan tampil bersama-sama dengan para presenter lainnya dibawah arahan dari tim INSPIRIT dan KSI.

PPH UAJ diberikan kesempatan berbagi cerita tentang bagaimana menghasilkan kebijakan operasional berbasis bukti terkait isu kesehatan jiwa dari hasil penelitian implementasi kerjasama antara PPH UAJ dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta No. 609 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Manajemen Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas sebagai panduan teknis tata kelola layanan kesehatan jiwa guna diimplementasikan oleh 44 puskesmas kecamatan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 

KSI memberikan kami harapan atas praktik baik dalam menghasilkan Juknis sebagai kebijakan operasional untuk puskesmas di luar DKI Jakarta. Kami berharap riset implementasi ini dapat direplikasi di daerah lainnya dengan berbagai penyesuaian. Selain itu, Juknis yang sudah tersusun diharapkan dapat menjadi referensi atau pelengkap bagi Juknis kesehatan jiwa milik Kemenkes RI untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa puskesmas di seluruh Indonesia.