Peningkatan Kapasitas

Perlindungan Kekerasan Seksual di Indonesia

  • By Fikri Haidar
  • 02 August 2022
None

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah disahkan pada April 2022. Indonesia kini memiliki dasar hukum untuk menindaklanjuti pelaku kekerasan, memulihkan korban kekerasan, serta mencegah kekerasan seksual di Indonesia. Masyarakat Indonesia kini menuntut Pemerintah mengeluarkan peraturan turunan segera untuk menjamin aspek pencegahan, implementasi, serta pengawasan kekerasan seksual di berbagai aspek kehidupan. 

Peraturan turunan oleh Pemerintah menjadi langkah selanjutnya untuk menangani kekerasan seksual di Indonesia segera. Komnas Perempuan Indonesia mencatat jumlah kekerasan seksual pada 2021 mengalami peningkatan sebesar 7% (dari 26%-33%). Sebanyak 55.7% kasus kekerasan seksual terjadi di ruang publik. Bahkan selama pembatasan sosial sejak pandemi Covid-19, kekerasan seksual terus meningkat hingga mencapai 71%.

Meningkatkan kasus kekerasan seksual di Indonesia berbanding lurus dengan kerugian ekonomi akibat penanganan kasus kekerasan. PPH UAJ (2020) menunjukkan kerugian mencapai Rp17 miliar sampai Rp120 miliar dari total 6 kabupaten/kota di Indonesia. Penanganan kekerasan ini baru mencatat secara khusus kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah, Aceh; Kota Batam, Kep. Riau; Kota Surakarta, Jawa Tengah; Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan; Kota Ambon, Maluku; dan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. 

Kasus kekerasan seksual yang terus meningkat dan besarnya kerugian yang harus ditanggung oleh kedua negara dan korban kekerasan dapat dicegah oleh UU No.12/2022. 

PPH UAJ dalam Forum Diskusi Ilmiah Nasional pada 26 Juli 2022 mengajak kita semua untuk membahas aspek pencegahan, implementasi, dan pengawasan UU No.12/2022. Forum Diskusi Ilmiah Nasional: Perlindungan dari Kekerasan Seksual di Indonesia mengundang Dra. Valentina Ginting, M.Si. - Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan dari KPPPA; Rito Hermawan – Koordinator Nasional OPSI; dan Maidina Rahmawati - Peneliti ICJR. 

Peran Masyarakat dan Keluarga

Forum Diskusi Ilmiah Nasional: Perlindugan dari Kekerasan Seksual dimulai dari pemaparan dari dra. Valentina Ginting dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual. Mengacu pada Peraturan Presiden No.65 Tahun 2020, KemenPPPA mendapatkan tambahan tugas dan fungsi sebagai penyedia layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan serta layanan perlindungan bagi anak. Setelah UU TPKS disahkan, KemenPPPA akan memberikan pelayanan pro-aktif terhadap kasus kekerasan kepada perempuan dan anak. Perlindungan korban seperti perlindungan identitas dan mediasi merupakan aspek yang ditekankan untuk memastikan korban dapat bersuara tanpa intimidasi dari pihak pelaku atau pihak eksternal.

Perlindungan untuk Kelompok Minoritas

Rito Hermawan atau akrab dipanggil Wawan dari OPSI memberikan paparan mengenai inklusivitas “korban” dalam UU TPKS. Berdiri untuk mengadvokasikan hak para pekerja seks, Wawan melihat UU TPKS menjadi peluang untuk menyertakan kelompok marjinal dalam perlindungan dari kekerasan seksual di Indonesia. Posisi pekerja seks yang distigma berat oleh masyarakat mengesampingkan kekerasan seksual yang dialami oleh pekerja seksual. Dengan UU TPKS, Wawan melihat peluang untuk perlindungan, pencegahan, dan implementasi tindak pidana kekerasan seksual tidak memandang identitas gender, seksualitas, dan profesi dan berfokus kepada klausa bentuk kekerasan seksual yang dituangkan. UU TPKS menjadi kesempatan yang tepat untuk masyarakat mengubah persepsi bahwa hanya perempuan yang bisa menjadi korban dan hanya laki-laki yang bisa menjadi pelaku dalamn kasus kekerasan seksual.

Pemantauan dari Implementasi UU TPKS

Maidina Rahmawati dari ICJR menjelaskan mekanisme pemantauan dari pelaksanaan UU TPKS yang ideal. Bergerak dalam advokasi hukum kepada masyarakat, Maidina menjabarkan proses peradilan dan hak-hak korban yang perlu diawasi oleh Pemerintah dan masyarakat. Pemenuhan hak korban atas penanganan peradilan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana tertuang pada Pasal 68, 69, dan 70 harus dipastikan dilakukan oleh penegak hukum. Pencegahan dan pemantauan UU TPKS meliputi berbagai elemen masyarakat untuk memastikan hak korban dan proses peradilan berjalan sesuai hukum yang berlaku. Pencegahan dilakukan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah; Pelatihan untuk aparat penegak hukum dan pelayanan masyarakat di berbagai lembaga melalui Peraturan Presiden; dan Pemantauan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

UU TPKS bukan tujuan akhir. Masih banyak kebijakan yang harus dihadirkan pada level yang lebih teknis. Budaya dan struktur hukum dari TPKS juga perlu diadvokasikan dan dikawal bersama pemerintah dan masyarakat untuk upaya pencegahan kekerasan seksual yang sesuai dengan konteks masyarakat. Semua bentuk kekerasan tidak dapat ditolerir dan dapat terjadi oleh siapapun, terlepas identitas gender mereka.


Forum Diskusi Ilmiah Nasional mendiskusikan beragam topik yang sedang dibahas oleh publik serta merangkum hasil diskusi menjadi rekomendasi penyusunan kebijakan publik. Unduh materi dari Forum Diskusi Ilmiah Nasional: Perlindungan Kekerasan Seksual di Indonesia di bawah ini.