Isu kesehatan jiwa telah bersinggungan dalam banyak penelitian yang dilakukan oleh PPH UAJ serta merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh ODHA dan juga kelompok-kelompok terpinggirkan yang selama ini bekerja bersama PPH. Akan tetapi, penelitian PPH UAJ yang secara langsung menyasar permasalahan kesehatan jiwa baru mulai dilakukan pada tahun 2018, yaitu penelitian operasional Penyusunan Pedoman Layanan Kesehatan Jiwa bagi Pengguna Shabu di Puskesmas. Di tahun yang sama, PPH UAJ juga melakukan penelitian untuk meningkatkan kepatuhan melalui Konseling dengan Pendekatan Motivational Interviewing bagi Pengguna Napza Suntik di Jakarta dan Bandung. Pada tahun 2019, PPH UAJ melakukan penelitian Evaluasi Implementasi Kebijakan Layanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas yang dilakukan di empat kota di Indonesia (Jakarta Pusat, Denpasar, Yogyakarta, dan Palu). Penelitian terus berlanjut dan di tahun 2020 ini fokus PPH UAJ untuk mengembangkan petunjuk teknis untuk layanan kesehatan jiwa di Puskesmas (dalam situasi umum dan pandemi). Sejak tahun 2020, PPH UAJ ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Kebijakan dan Inovasi Sosial dari Pusat Unggulan Iptek menguatkan posisi untuk terus berkarya mendorong kebijakan berbasis bukti di Indonesia, termasuk dalam isu kesehatan jiwa.

Undang-undang (UU) no.18 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang perbedaan antara Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). ODMK adalah individu yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Sementara itu, ODGJ adalah individu yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.