Selasa, 11 April 2022 menjadi momen bersejarah dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) setelah 10 tahun diusulkan oleh Komnas Perempuan dan diperjuangkan oleh berbagai peneliti dan aktivis. Perjalanan panjang telah ditempuh dalam memperjuangkan penghapusan kekerasan seksual, diawali dari tahun 2012, Komnas Perempuan mengusulkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Naskah akademik RUU PKS kemudian diserahkan ke DPR pada 13 Mei 2016. Hingga hari ini, Rabu, 11 Mei 2022, UU TPKS sah menjadi produk hukum yang tercatat sebagai UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perjalanan panjang pembahasan RUU PKS menuai banyak kontroversi dari perdebatan di media sosial, dikeluarkan dari Prolegnas 2020, hingga perubahan “Penghapusan” menjadi “Tindak Pidana”. Tahun 2019, masyarakat dihebohkan dengan petisi Maimon Herawati yang menyatakan RUU PKS melegalkan perzinahan dan hubungan sesama jenis. Narasi seks bebas dan LGBT digunakan untuk menunda hingga menggagalkan …