Saat ini, semakin banyak lembaga yang menamakan diri sebagai pusat kajian kebijakan dalam berbagai bidang baik sosial, politik, ekonomi maupun kesehatan. Para peneliti dalam lembaga-lembaga tersebut diharapkan mampu memahami berbagai aspek yang perlu dipahami dan dikuasi sebagai peneliti kebijakan1. Selain kapasitas dalam melibatkan pembuat kebijakan dalam proses studi agar memungkinkan translasi hasil penelitian menjadi kebijakan, aspek penting lainnya adalah pelibatan pemangku kepentingan lain seperti halnya pihak-pihak yang akan dipengaruhi oleh kebijakan yang sedang dikaji. Jika diperhatikan dari pengalaman PPH UAJ sebagai pusat penelitian kebijakan, ada tiga strategi yang dilakukan untuk melibatkan pemangku kepentingan lain, antara lain (1) membangun komunikasi secara langsung untuk mendiseminasikan bukti; (2) melibatkan dalam proses penelitian mulai dari menentukan topik hingga mendiseminasikan hasil penelitian, dan (3) mendorong pemangku kepentingan lain untuk menghasilkan kajian yang bisa saling melengkapi pengetahuan atau bukti yang dihasilkan.

Membangun komunikasi secara langsung untuk mendiseminasikan bukti

Pelibatan pemangku kepentingan seringkali bisa dianggap hal yang …