Advokasi

Dialog Kebijakan Keswa Bersama Kantor Staf Presiden

  • By Armadina Az Zahra
  • 02 March 2021
Foto. Dok Kegiatan

Selasa pagi (02/03) PUI-PT Pusat Penelitian HIV AIDS UNIKA Atma Jaya (PPH) melaksanakan dialog kebijakan bersama Kantor Staf Presiden (KSP). Kegiatan ini secara khusus membahas penguatan kebijakan kesehatan jiwa (keswa) Indonesia, mengingat pentingnya penguatan terhadap upaya keswa dalam rangka menciptakan layanan keswa yang komprehensif di Indonesia.  Memanfaatkan ruang pertemuan daring, pertemuan selama kurang lebih satu setengah jam ini dihadiri oleh tim peneliti, advokasi dan media PPH serta empat orang perwakilan dari KSP Deputi II yang memiliki fokus isu pada pembangunan manusia.

Dialog kebijakan diawali oleh perkenalan secara resmi tim pengampu isu keswa di PPH dan pembukaan yang dipimpin oleh Evi Sukmaningrum, M.Si., Ph.D., Psikolog (Kepala PPH), dilanjutkan dengan paparan konteks permasalahan keswa di Indonesia berdasarkan data hasil temuan tim peneliti keswa PPH. Sejak tahun 2019, PPH telah melakukan penelitian terkait isu keswa dan menyusun kertas kebijakan mengenai Implementasi Layanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas dan Upaya Kesehatan Jiwa Dalam Konteks Sosio Kultural. Dari hasil penelitian ini kemudian diketahui bahwa masih terdapat cukup banyak permasalahan yang melingkupi pelaksanaan layanan keswa di Indonesia. Salah satunya adalah kesenjangan kebijakan dalam penyelenggaraan layanan keswa di Puskesmas sebab dukungan kebijakan keswa di Indonesia belum cukup kuat dalam menjamin terselenggaranya layanan keswa yang komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Berbagai dukungan kebijakan terkait keswa yang sudah ada masih terfokus pada penanganan ODGJ berat, padahal persoalan kejiwaan memiliki spektrum cukup luas yang diklasifikasikan sebagai ODMK dan ODGJ menurut UU Keswa.

“Saya sangat mengapresiasi kerja keras PPH dalam mengangkat isu kesehatan jiwa. Dalam permasalahan keswa memang perlu ada sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, peneliti, komunitas, masyarakat, termasuk dengan organisasi-organisasi profesi, terutama organisasi Psikolog. Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti sekarang, saya setuju bila isu keswa itu penting karena dampaknya juga untuk tenaga kesehatan. Saya sempat mendengar cerita-cerita dari tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID mengatakan bahwa mereka tidak akan sanggup menghadapi situasi ini kalau tanpa dampingan Psikolog,” tutur Erlinda, salah seorang perwakilan KSP, menanggapi paparan tim keswa PPH.

Menyambung penuturan tersebut, Aditya Syarief -perwakilan KSP lainnya- mengatakan, “Saya rasa memang belum banyak yang membahas isu kesehatan jiwa. Saya sendiri lebih banyak melihat dari sosial media teman-teman lembaga lain, saya rasa PPH yang pertama menyajikan hasil penelitian seperti ini dan membuka mata terhadap permasalahan kesehatan jiwa di Indonesia. KSP membutuhkan banyak diskusi untuk menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh tim PPH. Ini mungkin akan jadi perjalanan panjang karena harus diakui, saya rasa masih banyak di pemerintahan sendiri yang terbilang awam untuk isu keswa. Mungkin saya juga salah satu diantara representasi yang masih awam itu sehingga perlu banyak belajar dan berdiskusi.”

Sebelum menutup jalannya kegiatan, PPH menyampaikan komitmen untuk selalu membuka ruang diskusi dan akan membantu KSP sebagai penghubung dengan komunitas, organisasi profesi, maupun organisasi masyarakat sipil lainnya yang sama-sama bergiat dalam isu keswa. Pihak KSP lantas menyambut baik tawaran ini dan meminta kesediaan PPH untuk berbagi pengetahuan terkait masalah keswa di Indonesia berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan.