Penelitian

Koordinasi Penentuan Lokasi Puskesmas Penelitian Keswa Bersama Dinkes dan Sudinkes DKI Jakarta

  • By Armadina Az Zahra
  • 08 September 2020
None

Memasuki pertengahan bulan Agustus 2020 lalu, Pusat Penelitian HIV AIDS – Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial UNIKA Atma Jaya (PPH) melaksanakan kegiatan koordinasi penentuan lokasi Puskesmas penelitian kesehatan jiwa (keswa). Berlangsung pada Kamis pagi (13/08) melalui ruang pertemuan daring, kegiatan ini dihadiri oleh tim peneliti isu keswa PPH dan para perwakilan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta (Dinkes DKI Jakarta) serta Suku Dinas Kesehatan DKI Jakarta (Sudinkes DKI Jakarta). Adapun tujuan utama dari pertemuan daring ini ialah sosialisasi lanjutan terkait rencana penelitian PPH kepada jajaran Suku Dinas Kesehatan di DKI Jakarta. Sosialisasi ini diperlukan dalam rangka upaya untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinkes dan Sudinkes DKI Jakarta perihal penentuan puskesmas yang akan jadi lokasi penelitian “Aksesibilitas Layanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas (Penyusunan Petunjuk Teknis untuk Layanan Kesehatan Jiwa dalam Situasi Umum dan Pandemi).”

Dipandu oleh Iman Abdurrakhman (Staf Advokasi PPH), tim peneliti PPH terlebih dahulu menyampaikan paparan singkat gambaran penelitian. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah 4 kriteria puskesmas yang diharapkan dapat menjadi lokasi penelitian, yaitu 1) Tersedia layanan keswa; 2) Tersedia tenaga kesehatan (nakes) terlatih, seperti dokter, perawat, psikolog); 3) Tersedia laporan cakupan bulanan yang rutin dikirim ke Dinkes; dan 3) Masing-masing puskesmas terpilih merupakan perwakilan dari 4 tingkatan akreditasi yang berbeda (dasar/pratama, madya, utama, dan paripurna).

Ignatius Praptoraharjo, Ph.D yang merupakan bagian dari tim peneliti kemudian menambahkan bahwa penelitian ini utamanya bertujuan untuk mendokumentasikan praktik layanan keswa di puskesmas. Pendokumentasian tersebut akan dituangkan dalam bentuk Standard Operating Procedures (SOP) atau Petunjuk Teknis (Juknis) sehingga dapat menjadi standar di puskesmas wilayah DKI Jakarta maupun daerah lainnya. Menurut Ignatius Praptoraharjo, sudut pandang dari para penanggung jawab layanan keswa di puskesmas akan sangat dibutuhkan, walaupun PPH tidak mengevaluasi atau menilai. Akan tetapi, penelitian PPH akan berfokus pada identifikasi praktik yang sudah dilakukan puskesmas serta melihat hambatan saat menjalankan praktik tersebut. Harapannya, hambatan yang nantinya ditemukan dapat terselesaikan berdasarkan sudut pandang dari pihak puskesmas maupun Dinkes dan Sudinkes.

Mendengar penjelasan tersebut, dr. Rebekka (Staf Seksi Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, dan Napza Dinkes DKI Jakarta) menyambut dengan baik. Ia menuturkan bahwa rencana penyusunan SOP/Juknis akan jadi kesempatan baik untuk berkolaborasi dan menjadi masukkan yang positif. Hal ini mengingat fakta bahwa layanan keswa puskesmas belum memiliki dasar atau standar berdasarkan tingkat provinsi. SOP/Juknis yang selama ini diterapkan masih dibuat oleh masing-masing puskesmas. Oleh karena itu SOP yang akan disusun bersama tim peneliti PPH diharapkan dapat meningkatkan layanan keswa di puskesmas dan ke depannya dapat direplikasi ke puskesmas lain di luar lokasi penelitian. Menutup pertemuan koordinasi, Dinkes dan Sudinkes DKI Jakarta bersama PPH sepakat untuk memilih puskesmas tingkat kecamatan sebagai wilayah penelitian dengan jumlah lokasi yang nantinya akan mewakili masing-masing 5 wilayah administrasi pemerintahan DKI Jakarta.