Terhitung 6 bulan sejak pemberhentian USAID-PEPFAR, program dan penelitian penanggulangan HIV di Indonesia mengalami tantangan pendanaan. Tantangan pendanaan ini mengancam eksisten organisasi masyarakat sipil (OMS) yang menjadi tulang punggung dari implementasi program HIV.
Sebagai negara yang selama ini mengandalkan bantuan dana global untuk mendukung layanan pencegahan, pengobatan, dan advokasi HIV/AIDS, Indonesia menghadapi risiko keberlanjutan program yang serius.
Penarikan dukungan AS terhadap program global kesehatan, termasuk PEPFAR, telah berdampak langsung pada ketersediaan obat antiretroviral, layanan pencegahan, serta program advokasi dan perawatan bagi ODHIV. Dalam konteks Indonesia, program HIV/AIDS masih mengandalkan dana eksternal hingga lebih dari 60%, sementara anggaran pemerintah hanya mencakup sekitar 40% dari total kebutuhan.
Dengan berkurangnya sumber daya ini, banyak organisasi lokal yang kesulitan dalam mempertahankan program mereka, sehingga layanan bagi komunitas terdampak HIV menjadi semakin terbatas.
Dampak dari kebijakan ini juga meluas pada sektor kesehatan secara keseluruhan, termasuk dalam pengendalian penyakit menular lainnya, seperti tuberkulosis dan hepatitis, yang memiliki keterkaitan erat dengan HIV/AIDS. Maka dari itu, diperlukan langkah strategis dan kolaboratif untuk mencari solusi pendanaan alternatif serta memastikan keberlanjutan program HIV di Indonesia.
Maka dari itu, ikuti Forum Diskusi Ilmiah Nasional tentang Dampak Penurunan Pendanaan Program HIV di Indonesia. Bagaimana Komitmen Program Nasional HIV terhadap Peran OMS? Bergabung dalam diskusi dari perwakilan organisasi masyarakat sipil yang terdampak, konsultan independen yang mengerjakan program HIV, lembaga internasional, dan Tim Kerja HIV AIDS dan PIMS, Kementerian Kesehatan RI (Dalam konfirmasi).
