Alegra Wolter bukanlah sosok asing dalam dunia advokasi dan penelitian terkait isu kesehatan seksual dan kesehatan jiwa, khususnya pada komunitas LGBTQ+ di Indonesia. Sejak mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Atma Jaya, dokter yang kerap disapa Ale ini telah aktif dalam pelbagai kegiatan volunteering berbasis komunitas dan institusi.
Sejak tahun 2018, Alegra telah aktif dalam beberapa organisasi yang berfokus pada hak LGBTQ+ dan kesehatan terutama dalam isu HIV, termasuk Suara Kita, GWL-INA, Sanggar Swara. Ditahun 2018 – 2019 silam, ia tercatat sebagai co-facilitator dan peneliti di PUI-PT PPH Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Saat ini, Ale bekerja sebagai Partnership Manager di Docquity Indonesia dan berpraktik paruh waktu sebagai dokter umum di Klinik Angsamerah. Selain itu, ia juga masih aktif terlibat sebagai Board Advisor dalam organisasi Suara Kita.
dr. Alegra: Perjuangan Mengenai Identitasnya
Bertumbuh dewasa sebagai transpuan tidaklah mudah. Ada banyak hal yang perlu ia pelajari seorang diri, termasuk dalam hal penerimaan diri (self acceptance). Kepada PUI-PT PPH PUK2IS UAJ, Ale mengisahkan tentang banyaknya tantangan yang ia alami, dan tantangan tersebut bukan hanya bersumber dari keluarga, teman, dan lingkungan, tetapi juga dari dalam dirinya. “Tantangan yang saya alami cukup banyak. Tidak hanya dari keluarga, teman, dan lingkungan – tetapi bagaimana saya menginternalisasi nilai-nilai cis-heteronormatif yang sebetulnya menjadi belenggu bagi kita semua untuk hidup bebas berekspresi sesuai dengan jati diri kita. Namun, saya tidak pernah berkecil hati karena saya percaya bahwa hidup ini layak diperjuangkan,” tutur Ale. Ia juga menambahkan pentingnya untuk membuka tangan dan hati terhadap bantuan orang lain. Setiap orang tidak harus berjuang sendiri, “Dukungan bisa hadir dalam bentuk teman, guru, pasangan, keluarga, dan orang terdekat lainnya.”
Berkecimpung di dunia kesehatan membuat Ale sangat menyadari bahwa pelayanan bagi teman-teman LGBTQ+ di Indonesia masih minim, baik dari jumlah ahli, edukasi, maupun pertanggungan biaya kesehatan. Lebih jauh lagi, isu kesehatan pada LGBTQ+ masih saja dikaitkan dengan isu moralitas. Kalaupun ada fokus lain dalam isu LGBTQ+, mayoritas masih terfokus pada isu HIV. Padahal kita tahu bahwa isu kesehatan kelompok LGBTQ+ tidak hanya HIV. Belum lagi masalah stigma dan diskriminasi dari sistem kesehatan dan sosial yang berbalut moralitas telah menyumbang potensi besar dalam memperburuk kesenjangan layanan kesehatan bagi LGBTQ+ di Indonesia. Ale kemudian menjelaskan, “Masih banyak individu LGBTIQ+ yang mengalami stigma dan diskriminasi dari sistem kesehatan. Sebagai contoh data dari USA menunjukkan bahwa sekitar sepertiga individu transgender mendapatkan penolakan layanan medis. Riset yang sama belum direplikasi di Indonesia, namun pattern yang sama bisa ditemui di Indonesia. Layanan yang kurang baik lahir dari ketidaktahuan. Banyak tenaga medis yang masih belum familiar dan belum sensitif terkait isu LGBTIQ+. Terkadang penting untuk tidak memarginalisasi isu LGBTIQ+ menjadi isu kelompok tertentu, tetapi sebagai isu bersama. Individu lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks, dan queer tentu memiliki kebutuhan yang berbeda dan perlu disesuaikan dengan pengalaman masing-masing”
Harapan untuk Kesetaraan Pelayanan Kesehatan di Indonesia
Saat ini sudah banyak ahli medis dan psikologis yang membuka diri untuk membantu individu LGBTQ+ secara profesional dan humanis. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa setiap dari kita perlu sekali mendukung ahli medis, psikologis, peneliti, dan pemangku kebijakan yang bisa mendukung kesehatan dan segala faktor yang mendukung well-being dari individu LGBTQ+ di Indonesia. Sebab, kesejahteraan tidak hanya milik individu cisgender dan heteroseksual saja. Semua orang berhak untuk hidup sehat, maju, dan berkembang sesuai potensinya masing-masing.
Dalam percakapan bersama PUI-PT PPH PUK2IS, Ale juga menyampaikan harapannya bagi teman-teman LGBTQ+ dan bagi pemangku kebijakan layanan kesehatan di Indonesia.
“Penting bagi negara dan sistem kesehatan untuk membentuk kebijakan dan dukungan bagi seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk individu yang memiliki karakteristik seks, gender, dan seksualitas yang berbeda dari mayoritas individu. Perjuangan bisa hadir dari individu, komunitas, hingga sistem kesehatan dan kenegaraan. Penting bagi kita untuk dapat melihat isu keberagaman bukan sebagai isu LGBTIQ+ saja, tetapi isu bersama,” tutup Ale.
