Kesehatan tahanan dan narapidana merupakan bagian dari sistem kesehatan dengan ketimpangan akses dan kualitas layanan dibandingkan dengan layanan yang tersedia di luar lingkup pemasyarakatan. Layanan HIV yang komprehensif dan berkesinambungan merupakan kunci untuk peningkatan harapan hidup tahanan dan narapidana dengan HIV (NADHIV) baik selama menjalani hukuman dan seusainya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bersama dengan Pusat Penelitian HIV AIDS Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (PPH) melakukan kajian kaskade perawatan dan pengobatan HIV bagi NADHIV sebagai bagian dari evaluasi implementasi dan upaya perbaikan program.
Penelitian ini melihat besaran cakupan program pada tiap fase perawatan, dari diagnosis sampai dengan pengobatan kronis HIV, menganalisis faktor pendukung inisiasi dan retensi terapi antiretrvorial (TARV), dan menggali konteks kebijakan dan praktik yang melatarbelakanginya. Penelitian dilakukan di lima Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Bali, Jakarta, dan Jawa Barat dengan pengamatan berulang pada NADHIV yang terdiagnosis di Lapas lokasi penelitian dalam periode 2016-2018 (kohort retrospektif [KR]) dan dari Januari-September 2019 (kohort prospektif [KP]). Wawancara mendalam dilakukan kepada pemangku kepentingan dan NADHIV.
