Kebijakan untuk menanggapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak harus dipikirkan secara komprehensif berdasarkan pendekatan praktik berbasis bukti, dan tidak dipandang sebagai reaksi legal terhadap suatu pelanggaran hukum atau kejahatan semata. Tulisan ini mengidentifikasi tren pembuatan kebijakan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang belum menggunakan pendekatan tersebut. Tulisan ini merekomendasikan agar Pemerintah memulai langkahnya memperbaiki kebijakan melalui (1) integrasi program pencegahan dengan program pengentasan kemiskinan, (2) menerapkan evidence-based practice secara kontekstual, (3) menguatkan kerja sama praktisi, penyusun kebijakan, dan akademisi, serta (4) membangun basis data untuk pemantauan dan evaluasi.
Menu
