Masalah kesehatan jiwa (keswa) saat ini menjadi isu kesehatan yang disoroti dunia karena menambah beban penyakit dalam hal peningkatan angka kesakitan dan kematian. Respon global terwujud dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang memasukkan kasus bunuh diri dan masalah keswa berat ke dalam indikator yang harus mendapatkan penanganan (Vigo et al., 2016). Terlebih pada situasi pandemi Covid-19 dimana masalah kejiwaan menjadi emerging disease yang perlu segera mendapat penanganan. Temuan dari telaah artikel terkait kesehatan mental dan Covid-19 yang dilakukan oleh Torales, O’Higgins, Castaldelli-Maia, dan Ventriglio (2020) menunjukkan bahwa pandemi ini menimbulkan berbagai masalah kesehatan jiwa, seperti stres, kecemasan, simptom depresi, rasa marah, dan ketakutan. Kerentanan masyarakat mengalami masalah kejiwaan di situasi pandemi perlu direspon dengan ketersediaan layanan keswa yang aksesibel dan berkualitas. Mengingat mendesaknya masalah kesehatan jiwa masyarakat, maka dibutuhkan kajian untuk mengevaluasi layanan keswa di puskesmas di Indonesia.
Merespon urgensi masalah keswa di Indonesia, PPH telah melakukan tinjauan kebijakan keswa dan evaluasi implementasi kebijakan layanan keswa yang berfokus pada puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat. Studi evaluasi dilakukan di empat kota, yakni
Jakarta Pusat, Denpasar, Palu, dan Yogyakarta. Kedua studi tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh serta melihat kesenjangan yang masih terjadi terkait layanan keswa baik melalui sisi kebijakan dan pelaksanaannya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat variasi pola performa layanan keswa di puskesmas pada masing-masing kota yang menjadi lokasi penelitian. Terdapat kota tertentu dengan puskesmas yang telah optimal menyelenggarakan layanan kesehatan jiwa, namun ada pula yang belum. Penyelenggaraan layanan keswa pun masih terpusat pada upaya preventif dan kuratif dalam rangka penemuan kasus baru dan penanganan ODGJ di masyarakat, sedangkan kegiatan promotif, preventif, dan rehabilitatif bagi ODMK belum diprioritaskan (Sukmaningrum, Negara, Langi, Devika, Muryani, & Praptoraharjo, 2020b).
Berangkat dari rekomendasi pada penelitian sebelumnya, penyusunan pedoman operasional bagi layanan keswa di puskesmas menjadi keutamaan dalam penelitian ini. Dalam proses penyusunan pedoman terdapat beberapa tahapan yang perlu ditempuh guna menghasilkan pedoman yang tepat guna dan tepat sasaran. Sebagai tahapan awal, pemahaman yang baik terhadap penyelenggaraan layanan keswa puskesmas menjadi kunci keberhasilan dari pedoman yang akan dihasilkan. Penggalian terhadap konteks yang melingkupi suatu layanan kesehatan membantu kita memahami kompleksitas dari proses pemberian layanan kesehatan jiwa. Dalam menilai kinerja penyelenggaraan layanan keswa, digunakan kerangka konseptual CFIR (Consolidated Framework for Implementation Research). Kerangka CFIR telah diaplikasikan dalam berbagai riset implementasi yang menekankan pada evaluasi kinerja layanan maupun identifikasi temuan menarik dari proses pemberian layanan kesehatan.
Kerangka kerja CFIR dianggap tepat dalam menjawab tujuan penelitian ini, yaitu melakukan penilaian atau evaluasi penyelenggaraan layanan keswa di puskesmas. Dalam konteks penelitian ini, penilaian kinerja layanan dengan CFIR dilakukan pada fase perencanaan intervensi. Intervensi yang dimaksud adalah petunjuk teknis layanan keswa puskesmas yang terstandar. Melalui penilaian di fase perencanaan diharapkan dapat memberikan dokumentasi praktik baik, serta identifikasi hambatan dan pendukung dari pelaksanaan layanan keswa.
