Kelompok marjinal di tengah pandemi Covid-19 merasakan dampak yang hebat secara ekonomi dan kesehatan. Kelompok marjinal merasakan dampak kesehatan jiwa lebih intens, termasuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan domestik di masa pandemi.
“Pak, tarikan sepi ya?”
“Iya mbak, seharian baru dapet empat penumpang, jatah makan saya sama anak istri cuma dua kali sehari”
“Terpaksa narik ya. Tapi Pak Nur ga takut kena corona?”
“Saya lebih takut keluarga ga bisa makan, mbak. Di rumah saya malah ribut terus ama istri”
Pak Nur sehari-hari menafkahi keluarga dengan bekerja serabutan. Beliau melakoni pekerjaan buruh bangunan, narik becak, tukang kebun dan tawaran kerja apapun agar dapur tetap ngebul. Cuplikan percakapan dengan Pak Nur mencerminkan wajah kelompok marjinal yang hidup dalam kondisi survival. Hidup dalam mode survival ini ibarat berdiri di tengah genangan air setinggi dagu yang sewaktu-waktu rawan kelelep.
Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya percepatan penanganan COVID-19 menjadi hal yang mustahil untuk dijalani oleh Pak Nur. Jangankan mau mengkhawatirkan kapan pandemi ini berakhir, membayangkan besok bisa makan apa saja sudah bagus. Baginya, ketakutan akan kelaparan jauh lebih riil dan mencekam daripada virus Covid-19.
Dilema #dirumahaja bagi Kelompok Marjinal
Berkebalikan dengan jalan-jalan arteri ibukota yang tampak lengang, situasi pinggiran kota tempat saya tinggal masih ramai oleh warga berlalu-lalang. Aktivitas keseharian warga sulit terus berlanjut karena pemukiman ini berisi warga yang mayoritas menggatungkan hidupnya pada sektor informal, seperti berdagang, narik becak, narik angkot, menjahit, dsb.
Saya kemudian teringat minggu-minggu pertama himbauan #dirumahaja, media sosial gonjang-ganjing tentang video viral yang menampilkan wawancara si empunya dengan beberapa orang yang tampak dari kelas bawah seperti penjaja gorengan dan tukang parkir yang memilih tetap beraktivitas karena tidak takut akan corona. Orang-orang dalam postingan itu kemudian menerima hujatan di tengah upaya memperlambat laju penyebaran virus. Namun, perlu kita pahami kadangkala beberapa orang tidak punya pilihan lain. Ketaatan berdiam diri di rumah bukan lagi soal takut atau tidak takut corona, melainkan soal privilese.
Krisis kesehatan dan ekonomi
Vivi Alatas, seorang mantan ekonom World Bank, menerangkan bahwa kebijakan PSBB baru bisa sepenuhnya terlaksana apabila warga mendapatkan tiga hal, yakni tahu, mau, dan mampu.
Pertama, warga harus ‘tahu’ segala informasi mengenai cara penyebaran virus dan pencegahan virus corona. Dengan edukasi, warga diharapkan ‘mau’ mengikuti himbauan pemerintah untuk melakukan PSBB. Namun, persoalan ‘mampu’ tidak bisa hanya mengandalkan sosialisasi ataupun edukasi. Perlu ada upaya holistik dari pemerintah dan masyarakat untuk memampukan kelompok marjinal turut serta dalam menjalankan himbauan tersebut. Sejauh ini, pemerintah mengupayakan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp600.000/bulan kepada keluarga miskin yang belum menerima bantuan sosial (bansos) lain seperti program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai atau kartu pra kerja.
Lantas, apakah skema BLT cukup mujarab untuk memampukan kelompok marjinal menunaikan regulasi PSBB? Membaca kelompok marjinal melalui kacamata ekonomi semata tentulah naif. Pembatasan sosial dan karantina mandiri tetap sulit terlaksana. Kondisi hunian terbatas pada satu atau dua ruangan multifungsi, di mana mereka harus berbagi privasi dengan anggota keluarga lainnya. Bayangkan pertengkaran berujung kekerasan sangat mungkin terjadi karena tidak ada tembok pemisah yang menjeda keributan. Anak-anak pun harus menyaksikan pertikaian karena tidak ada ruang bagi anggota keluarga untuk mengambil jarak.
Krisis kesehatan yang bergulir ke krisis ekonomi dan sosial menyalakan bara dalam sekam. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPAA) bahwa selama pemberlakuan PSBB, terjadi 643 total kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak-anak. Kondisi ini merefleksikan betapa peliknya permasalahan bagi kelompok marjinal untuk bertahan hidup di masa pandemi. Bertahan di rumah dengan ancaman kelaparan dan potensi cek-cok berujung Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), memilih tetap bekerja juga tak menjanjikan hasil. Terlebih lagi, risiko tertular virus Covid-19 dan menularkan keluarga. Efek domino dari ketimpangan dan tekanan yang berlipat ganda ini dapat bermuara pada keterpurukan kondisi kesehatan mental kelompok marjinal.
Proteksi Psikologis Bagi Kelompok Marjinal
Masalah krisis kesehatan mental menjadi perhatian dunia selama pandemi. Hal ini lumrah melihat tingginya financial distress yang menghantam sebanyak 1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu pekerja formal di-PHK. Selain itu, terjadi perubahan rutinitas secara drastis seperti, peralihan interaksi tatap muka menjadi termediasi teknologi, dan perubahan mobilitas tinggi menjadi berdiam di rumah. Dari sibuk lantas diam, hiruk pikuk dunia beralih ke pikiran.
Gangguan stress, kecemasan, psikosomatis, depresi mengintai masyarakat. Meskipun krisis kesehatan mental terjadi pada seluruh lapisan masyarakat, sayangnya kelompok marjinal merasakan dampak psikis lebih intens. Termasuk di dalamnya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan domestik di masa pandemi.
Merespon krisis kesehatan mental ini, pemerintah telah meluncurkan layanan sehat jiwa (Sejiwa) pada 29 April 2020. Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, menyampaikan bahwa kehadiran layanan SEJIWA mengakomodir kekhawatiran masyarakat mengenai berbagai polemik di tengah pandemi Covid 19 khususnya pendampingan psikososial bagi perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT, perempuan pekerja migran, perempuan disabilitas serta anak yang memerlukan perlindungan.
Akses mekanisme layanan psikososial melalui hotline 119 ext.8 atau melalui form oleh KPPPA.
Langkah pemerintah ini perlu mendapat apresiasi karena cukup responsif mengatasi krisis kesehatan mental masyarakat. Dengan menjaga mental tetap sehat, imunitas tubuh naik dan berpeluang meredusi risiko terkena virus. Namun, masih ada tugas yang belum terpecahkan yakni persoalan akses layanan sejiwa bagi kelompok marjinal yang berada dalam kemiskinan.
Tantangan memenuhi hak kesehatan fisik dan psikis
Hak akan kesehatan fisik dan psikis seharusnya diperoleh secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan privelese kelas tertentu. Untuk dapat mengakses Sejiwa, setidaknya orang memerlukan alat komunikasi handphone dengan pulsa dan kuota internet yang tidak ramah kelas bawah. Sedangkan secara kultural, masih rendahnya keterpaparan informasi kelompok marjinal tentang kesehatan mental juga berpengaruh pada masih rendahnya prioritas mereka untuk mau mengakses layanan psikososial. Selama ini, simpul antara kelompok marjinal dan akses kesehatan diperantarai oleh Puskesmas.
Tentu ini menjadi tantangan bagaimana fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan menjangkau dan memantau kesehatan fisik dan psikis dari kelompok marjinal di tengah pandemi yang mensyaratkan pembatasan sosial. Hal ini adalah masalah besar, dan pemerintah secara cepat khususnya proteksi ekonomi dan kesehatan bagi mereka yang marjinal di tengah pandemi.
Mengapa respons terhadap pergulatan kelompok marjinal sangat dibutuhkan saat ini? Karena kunci untuk bisa memutus rantai penyebaran virus adalah kesadaran kolektif bahwa kita hanya bisa selamat dengan menyelamatkan orang lain.